Implementasi Kebijakan

          Untuk memahami tentang implementasi kebijakan maka kita tidak bisa melepaskan dari pertanyaan tentang kebijakan apa yang diimplementasikan. Berhubung dalam penelitian ini membahas kebijakan dalam organisasi pemerintah maka kebijakan yang dibahas adalah kebijakan pemerintah atau kebijakan publik.

          Konsep kebijakan publik (public policy) menurut Affan Suhaiman (1998:24) adalah :

Sebagai suatu proses yang mengandung berbagai pola aktivitas tertentu dan merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dalam beberapa cara yang khusus. Dengan demikian, maka konsep kebijakan publik berhubungan dengan tujuan dengan pola aktivitas pemerintah mengenai sejumlah masalah serta mengandung tujuan.

Kebijakan tersebut akhirnya disebut juga dengan kebijakan pemerintah/Negara seperti yang didefinisikan oleh Ermaya Suradinata (1993:190) sebagai berikut :

Kebijakan negara/pemerintah adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan atau lembaga dan pejabat pemerintah. Kebijakan Negara dalam pelaksanaannya meliputi beberapa aspek, berpedoman pada ketentuan yang berlaku, berorientasi kepada kepentingan umum dan masa depan serta strategi pemecahan masalah yang terbaik.

Selanjutnya dalam proses kebijakan maka Nakamara dan Smallwood (1981) :13) juga menjelaskan antara lain :

Kebijakan publik merupakan intruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan. Beberapa lingkungan kebijakan dalam proses kelembagaan terdiri dari lingkungan pembuatan, lingkungan implemenatasi dan lingkungan evaluasi.

          Sebuah kebijakan hendaknya tersusun dengan baik sehingga mudah terarah. Kbijakan yang tersususn secara baik tentu memrlukan waktu untuk bwerkemabng dan seyognyanya tetap mempeertrtahankan hal-hal seperti yang diutraakan oleh J.winanrdi (1990:1200 sebagai berikut :

a. Memungkinkan penafsiran terbuka dan penilaian.

b. Bersifat konsisten dan tidak boleh ada dua kebijakan yang saling bertenatnagan dalam suatu organisasi.

c. Harus sesuai dengan keadaan yang berkembang.

d. Harus memebantu penca[paian sasaran dan harus dibantu dengan fakta-fakta yang obyektif.

e. Harus sesuai dengan kondisi-kondisi eksternal.

          Dengan demikian disamping kebijakan tersebut perlu tersusun dengan baik, adapula beberapa faktor yang dapat turut memperbaiki kualitas suatu kebijakan adalah seperti yang disampaikan oleh Bintoro Tjokroamidjojo (1991:116).

a. Jangan didasarkan pada selera seketika (whims) tetapi harus melalui proses yang rasional berdasarkan akal sehat.

b. Penyempurnaan informasi dan sistem informasi bagi analisa dan pembentukan kebijakan.

c. Dikembangkan unified approach dalam perumusan kebijakan.

d. Peka terhadap kebutuhan obyektif masyarakat.

          Pada dasarnya rumusan kebijakan memang harus bersifat obyektif baik sebagai dasar analisisnya maupun kondisi kebutuhan masyarakat atau obyek yang akan terkcna dapak kebijakan yang akan diambil serta dapat memudahkan penentu kebijakan untuk mengadakan revisi atau perbaikan, jika ternyata pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan obyektif tadi.

          Dari beberapa proses kebijakan, implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan itu sendiri mengandung beberapa makna, sebagaimana yang dirumuskan dalam kamus Webster (dalam Wahab, 1997 :64) bahwa : "to Implement ( mengimplementasikan) berarti to provide the means for cariying but": (menimbulkan dampak / akibat terhadap sesuatu). Kalau pandangan ini kita ikuti, maka implementasi daripada kebijakan dapal dipandang sebagai suatu proses untuk melaksanakan keputusan kebijaksanaan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau Dekrit Presiden).

          Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabaticr (1986 :4) memberikan penjelasan mengenai makna implementasi tersebut sebagai berikut:

Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi ebijakasanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

          Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan arena-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu, J.A.M. Maarse (daiam Sunggono, 1994:137) dengan demikian yang diperlukan dalam implementasi tersebut adalah suatu tindakan yang sah atau implementasi suatu rencana peruntukan.

Dengan demikian pelaksanaan kebijakan dapat melibatkan penjabaran lebih lanjut dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tersebut oleh pejabat atau instansi pelaksana (Hamdi, 1999:5).

          Implementasi kebijakan publik pada umumnya diserahkan kepada lembaga-lembaga pemerintahan dalam berbagai jenjangnya hingga jenjang pemerintahan yang terendah. Dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah.

          Oleh karena itu secara umum, terdapat beberapa keadaan yang perlu dipertimbangkan dalam mengupayakan keberhasilan impiementasi kebijakan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Pressman dan Wildavsky (dalain Ilamdi, 1999:55) sebagai berikut:

a. Impiementasi perlu didasarkan pada suatu teori yang tepat dalam menghubungkan perubahan dalam perilaku target dengan pencapaian tujuan kebijakan.

b. Adanya penjelasan arah dan structural kebijakan

c. Adanya keterampilan teknis dan manajerial yang memadai di unit-unit kerja yang melaksanakan kebijakan.

d. Adanya dukungan-dukungan yang tepat dari partisipasi terkail.

e. Hubungan dan konflik antara berbagai partisipan jangan sampai mengurangi atau meniadakan pentingnya arti kebijakan yang dilaksanakan.

          Dari beberapa pengertian diatas menunjukkan bahwa dalam implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan faktor-faktor dari dalam (intern) organisasi pemerintah dan faktor dari luar (ekstern). Disamping memperhatikan faktor intern dan ekstern organisasi maka ada beberapa model yang dikembangkan oleh Rippley dan Franklin (1986 :89) yang antara lain menyatakan bahwa keberhasilan dari implementasi kebijakan atau suatu program itu adalah ditujukan dari tiga faktor seperti :

a. Perspektif kepatuhan (compliance} yang mengukur implementasi dari kepatuhan street level bereau crats terhadap atasan mereka.

b. Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan

c. Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan.

          Dengan demikian apabila suatu kebijakan publik memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan dengan memperhatikan prosedur-prosedur yang ada, maka diharapkan akan menghasilkan kebijakan yang tepat pada sasaran yang diinginkan.